Ada Apa Dengan Dunia Pendidikan Kita

Oleh : Hendri R.H

Pendidikan dalam ruang lingkup dunia globalisasi akan menjadi ukuran sejauh mana tingkat keberhasilan dan kamajuan suatu bangsa. Karena hampir tidak ada negara di duna ini yang pembukaan undang-undang dasarnya menempatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu kewajiban konstitusional pemerintah.

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dijelaskan bahwa pendidikan adalah hak segala bangsa. Hak dalam persepektif UUD 45 adalah Hak Asasi Manusia (HAM), yang namanya HAM tentu saja adalah hak dasar setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, TIDAK TERKECUALI.

Yang menarik untuk kita cermati dalam dunia pendidikan kita, adalah kasus tukar guling lahan sekolah di Pematang Siantar yang katanya mau dijadikan sebagai lahan bisnis. Sungguh

menggelikan saya melihat berita tersebut, mau dikemanakan program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan selanjutnya mengalakan kemajuan bangsa?

Komersialisasi pendidikan, MEMALUKAN
Seorang sosiolog Amerika, George Ritzer mengatakan dalam tulisannya di Journal Of American Culture tahun 1983, ia mengemukakan istilah mcdonalisasi pendidikan. Ya memang benar apa yang disebutkan oleh beliau, dunia pendidikan kita telah dimasuki oleh wabah mcdonalisasi atau komersialisme pendidikan.

Di Indonesia sendiri gejala tersebut sempat merebak dengan munculnya berbagai masalah diantaranya kisruh perguruan tinggi menjadi BHMN yang sekarang diubah menjadi BHP, namun sepertinya tidak hanya cukup disana, sekolah-sekolah dari mulai SD sampai SMA terkena imbasnya, lihat saja di pematang siantar.

Mcdonalisasi sendiri merupakan palaksanaan prinsip-prinsip dan sistem makanan cepat saji dari produsen makanan asal amerika ini. Seperti kita ketahui outlet-outlet ini hampir menyebar disetiap penjuru dunia. Nah, lalu apa kesamaan dengan kasus yang saya angkat, mengutip tulisan dari H.A.R Tilaar beliau mengemukakan prinsip prinsip tersebut diantaranya prinsip efisensi, kaukulabilitas dan prektibilitas.

Prinsip kaukulailitas sepertinya sama dengan kasus tersebut, mcdonal mengemukakan prinsip ini dengan ajaran sebagai berikut, Bisnis yang diadakan haruslah dapat dihitung untung ruginya. Apabila tidak memungkinkan, maka dicari jalan pemecahan agar bisnis tetap memberi keuntungan. Sepertinya ini sama dengan sikap pemerintah kita, pendidikan dijadikan nomor dua.

Kenapa hal tersebut saya katakan, pertama pemerintah selalu mengedepankan untung ruginya menyelenggrakan pendidikan , dalam kasus tersebut sekolah tersebut bahkan akan dijadikan sebagai pusat perbelanjaan dan pemerintah akan mendapatkan royalti sebanyak 35 M. Apakah ini sepadan dengan para siswa dan guru yang terlantar. Kalau pemerintah berniat memajukan pendidikan, contohlah sistem pendidikan Prancis. Di sana Mall-Mall dilarang dibangun di pusat kota bahkan dengan dengan pusat-pusat pendidikan.

Seharusnya sistem pendidikan kita jangan dijadikan sebagai objek bisnis dan politisasi, kalau hal ini dibiarkan dunia pendidikan kita malah akan tertinggal, Mungkin kita harus bertanya buat apa program pendidikan gratis, kalau sekolah saja harus ditukarkan dengan pembangunan mall.

Sekarang ini, dengan adanya perubahan nama departemen yang tidak lagi mengusung nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, melainkan Departemn Pendidikan Nasional, seharusnya mampu merubah mekanisme dan kinerja untuk memajukan dunia pendidikan.

Memang jika membicarakan masalah pendidikan tidak akan lepas dari membicarakan lembaga pendidikan sendiri, yaitu sekolah. Banyak permasalahan muncul yang berkaitan dengan sekolah saat ini. Belum lagi masalah banyaknya gedung sekolah yang sudah tidak layak huni ditambah dengan anggaran pendidikan yang kecil.

Berbicara mengenai alokasi anggaran pendidikan, mungkin tidak akan lepas dari dua hal, pertama alokasi anggaran pendidikan menjadi tolak ukur keseriusan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kedua alokasi pendidikan merupakan refleksi dan prioritas pendidikan di masa depan. Kalau dari gembar-gembor pendidikan gratis sudah dijalankan, jangan sampai program lainnya malah terbengkalai.

Ah, mungkin sebagai penutup saya hanya berpesan jangan gadaikan harga diri bangsa dan pendidikan kita untuk sekedar mearaup rupiah.